TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 150 pengemudi ojek online atau ojol bakal melakukan aksi unjuk rasa ke gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara pada hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Para pengemudi ojol yang ikut dalam aksi itu merupakan anggota dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat.
“Undang-Undang Cipta Kerja telah gagal mensejahterakan pengemudi ojol, kurir dan pekerja,” kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati kepada Tempo, Kamis, 10 Agustus 2023.
Lily menilai pemerintah melalui UU Cipta Kerja tidak berani menetapkan hubungan antara perusahaan atau aplikator dengan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja. Sebab selama ini status para pengemudi ojol dan kurir adalah mitra.
Dampaknya, Lily menuturkan selama ini pengemudi ojol dan kurir hanya berstatus mitra dirugikan akibat beban kerja yang eksploitatif. Pengemudi ojol dan kurir juga dibebankan banyak biaya operasional setiap harinya, mulai dari biaya bensin, pulsa, parkir, servis motor.
“Belum lagi potongan aplikator yang sepihak dan merugikan pengemudi karena potongan yang besar,” kata dia.
Iklan
Dari setiap pesanan atau order, Lily mengungkapkan pihak aplikator masih memotong pendapatan pengemudi lebih besar dari ketentuan 20 persen. Sehingga pendapatan pengemudi ojol semakin menyusut karena potongan bisa mencapai 50 persen.
Dengan status mitra yang memeras ini, kata dia, maka pengemudi ojol dan kurir tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Karena itu, SPAI juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera menerbitkan peraturan yang menetapkan pengemudi ojol dan kurir sebagai pekerja dengan status pekerja tetap.
Ia berharap dengan adanya aturan tersebut, pengemudi dan kurir berhak atas hak pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Seperti jaminan sosial, waktu kerja delapan jam, upah minimum layak, upah lembur, hari istirahat, cuti haid dan melahirkan, serta hak untuk membentuk serikat pekerja.
RIANI SANUSI PUTRI
Quoted From Many Source